JAKARTA, MO - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang. Resmi mengukuhkan Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, periode 2021-2025, pada Jumat (5/3/2021), yang menjadi Polemik dan menuai berbagai protes serta tanggapan dari berbagai pihak.
Kongres Luar Biasa yang menjadi sorotan publik serta menimbulkan kontroversial tersebut dinilai pihak AHY (Ketum Partai Demokrat) sebagai Kongres Abal-abal (Inkonstotusional) serta tidak berdasarkan AD/ART yang ada, sementara pihak yang menggelar acara tersebut, Jhoni Allen menegaskan bahwa hal tersebut berdasarkan hasil suara terbanyak.dan sah menurut aturan yang ada.
Dalam proses kongres yang di gelar oleh Pimpinan KLB Demokrat Jhoni Allen memunculkan dua nama peserta yakni, Marzuki Alie dan nama Moeldoko sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat.
Namun, Marzuki Alie mengundurkan diri dan dengan demikian secara otomatis menyatakan Moeldoko sebagai calon tunggal dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat hasil kongres luar biasa.
Sementara itu, Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Periode 2021-2025.
Dalam sambutannya Moeldoko berinteraksi dengan undangan, “Saya berterimakasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepadka peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?” kata Moeldoko yang disambut sorakan peserta forum.
Moeldoko juga menanyakan komitmen para kader dalam membesarkan partai. Dia berharap seluruh kader bersama-sama bahu membahu dalam situasi pandemi Covid-19. “Apakah kalian siap membangun partai dan memegang teguh komitmen demi bangsa dan negara tanpa kepentingan pribadi?” tanya Moeldoko yang di sambut jawaban para hadirin secara serentak,” Siaap!”
Pengukuhan dan keputusan Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, periode 2021-2025 di ucapkan oleh Pimpinan KLB Demokrat Jhoni Allen.
“Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) DR Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat hasil kongres luar biasa periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang yang dibacakan Jhonny Allen.
Terkait akan hal itu , Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung menggelar konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat dan menyatakan bahwa KLB melanggar aturan, (5/3/2021),
AHY secara tegas mengatakan, bahwa terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat adalah ilegal.
"Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal, yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. mengapa? karena ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM." kata AHY.
AHY juga mengatakan, Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat abal-abal karena menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai.
“Jadi saya mengatakan bahwa apa yang ia (Moeldoko) sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal,” kata AHY.
Menurut AHY, dengan terpilihnya Moeldoko menunjukkan bahwa memang sejak awal ada keterlibatan dirinya dalam kisruh Partai Demokrat.
“Memang sejak awal motif dan keterlibatan yang tidak berubah yaitu ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah menggunakan cara-cara yang inkonstitusional serta jauh dari moral dan etika politik,” katanya.
“Moeldoko: Jangan Ganggu Pak Jokowi, Itu Urusan Saya!”
Sementara disisi lain, muncul tanggapan dari Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB), yang merespon persoalan tersebut dengan menuangkan ke dalam tulisannya yang berjudul;
“Moeldoko: Jangan Ganggu Pak Jokowi, Itu Urusan Saya!”
“Beliau (Jokowi) dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam hal ini,” begitu pernyataan Moeldoko bulan Februari yang baru lalu.
“Saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi,” yang ini pernyataan SBY, masih di bulan Maret.
Lalu KLB di Deli Serdang!
Aklamasi memilih Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat yang baru, sah secara konstitusi partai. Begitu katanya.
Klaimnya ada 1200-an orang ikut meramaikan, dan memang ramai sih. Di ruang sidang, di luar ruang sidang, dan di ruang publik elektronik dan virtual. Medsos pun hiruk pikuk.
Tak lama kemudian AHY konpers di Jakarta,
“Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate!” Dan tentu saja artinya yang di sana itu illegal dan inkonstitusional.
Ia (AHY) pun mengklaim didukung oleh 93 persen pemilik suara sah Partai Demokrat di seluruh daerah. Dan ada surat pernyataan kesetiaan segala.
AHY pun tak lupa meminta agar Pak Jokowi melalui Kemenkumham tidak mensahkan hasil KLB Deli Serdang itu.
Lalu apa? Apa sih manfaat dari kisruh di Partai Demokrat itu buat kita?
Tidak ada. Sama sekali un-faedah!
Hanya jadi hiburan selingan saja. Istilah dalam manajemen waktu (time management) ini adalah termasuk aktivitas yang ‘not-important’ dan ‘not-urgent’ sekaligus. Kalau tak punya waktu senggang ya abaikan saja.
Jadi buat apa dibahas? Begini, Kita cuma mau membahas implikasi pernyataan Moeldoko dan SBY diawal tadi, bahwa Pak Jokowi tidak tahu apa-apa soal kisruh atau kudeta, atau KLB, atau upaya pengambil alihan secara paksa, atau apalah namanya, tidak pentinglah itu.
Kalau kedua senior dan mantan jenderal bintang empat itu sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak tahu apa-apa, artinya sama sekali tidak terlibat, maka tolonglah konsekuen!
Untuk Pak Moeldoko, yang sementara ini masih menjabat posisi penting di lingkaran dalam Istana, sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), ya mesti legowo untuk mundur dari jabatannya.
Untuk Pak Moeldoko, yang sementara ini masih menjabat posisi penting di lingkaran dalam Istana, sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), ya mesti legowo untuk mundur dari jabatannya.
Sehingga dengan demikian bisa sungguh secara structural-formal melepaskan keterkaitannya dengan Presiden Joko Widodo. Silahkan saja Pak Moeldoko mengurus Partai Demokrat sebagai Ketum yang baru. Tidak jadi masalah.
Untuk Pak SBY, juga secara konsekuen membina para kadernya agar tidak lagi merengek-rengek minta Pak Jokowi turun tangan ikut membereskan kekisruhan internal Partai Demokrat.
Tolong sampaikan ke Andi Arief (juga AHY) untuk tidak usah repot-repot demo ke Istana segala serta mengintimidasi pemerintah soal kemungkinan adanya kegaduhan sosial politik segala.
Lagi pula, kita rakyat biasa juga tidak mau repot-repot mesti membedakan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang atau versi Kongres kelima segala. Bagi kita semua itu tidak penting.
Itu urusan Moeldoko dan SBY-AHY semata, beserta para pengikutnya masing-masing tentunya.
Kita hanya berharap agar tak ada adu otot, tapi adu otak-atik-otak: argumentatif, persuasif, dan kalau bisa sampai ke konsolidasi.
Jadi, bereskan saja sendiri.
“Jangan ganggu Pak Jokowi, itu urusan kalian!”
Oleh: Andre Vincent Wenas
(Red) MO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar